Tugas Humas. Hukum Progresif

HUKUM PROGRESIF

MENGHILANGKAN  LEGAL GAPS

Azam Zaini Mukhtar

811141389

Tata hukum merupakan seperangkat norma-norma yang menunjukan apa yang  harus dilakukan atau yang harus terjadi.[1] Jelas bahwa hukum berfungsi untuk menata dan mengatur kehidupan masyarakat untuk keteraturan dan ketertiban didalamnya serta menjaga nilai-nilai yang ada dalam kehidupan berkemanusiaan. Dalam menjaga nilai-nilai ini, terdapat adanya norma sebagai sarana yang memuat suatu keharusan.

Norma adalah sarana yang dipakai masyarakatnya untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubunganya satu sama lain. Untuk bisa menjalankan fungsinya yang demikian itu, barang tentu ia harus mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa.[2] Norma hukum mempunyai sifat yang demikian yaitu, mengatur dan memaksa dalam menjalankan tugasnya sebagai pemaksa maka memiliki sebuah sanksi. Namun sanksi tersebut bukanlah suatu tujuan namun merupakan sifat yang melekat padanya.

Mengatur, memaksa dan sanksi yang dimiliki hukum tersebut hendaknya berjalan beriringan atau sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Masalah yang sangat besar dalam penegakan hukum sekarang adalah adanya unifikasi, kepastian hukum dan generalisasi. Ketiga hal tersebut memiliki tujuan yang baik namun banyak berdampak buruk ketika ketiga hal tersebut dihadapkan oleh suatu positivisme hukum. Positivisme merupakan penegakan hukum yang melihat suatu hal yang telah diatur atau yang sudah ada aturanya dan berlaku didalam masyarakat. Artinya hukum berjalan dengan prosedural, mencapai tujuan sesuai apa yang telah di atur dalam hukum yang tertulis. Namun tidak melihat segala aspek dan kejadian–kejadian sosial yang mengiringinya maupun yang melatar belakanginya. Keadaan yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan rasa keadilan yang dimiliki masyarakat.

Dalam keadaan yang demikian itu, hukum harus membuka diri. Melihat keadaan-keadaan di luar sana. Dan terus bergerak maju memahami perkembangan masyarakat dan tidak bersifat stagnan. Keadaan yang seperti inilah yang di cetuskan oleh Prof.Satjipto Rahardjo. Yaitu dengan Hukum progresif.

Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat di tentukan kemampuanya untuk mengabdi kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah  institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik[3].

Dengan sifatnya membuka diri terhadap segala aspek untuk meningkatkan kesempurnaanya, maka hukum harus mengerti manusia dan segala perubahanya. Dalam hukum progresif, ada suatu dasar filosofis yaitu hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dengan landasan tersebut maka sifat keterbukaanya adalah sebagai alat untuk memahami manusia serta mendekatkan jarak antara rasa keadilan oleh masyarakat dan proses penegakan hukum. 

Dengan adanya keadaan tersebut maka proses penegakan hukum yang mengandung unsur substansi, struktur dan kultur akan berjalan seimbang dengan keadaan di masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan lebih erat karena hukum telah mewakili rasa adil yang dimilikinya. Dalam sifat keterbukaanya maka dalam hal substansi hukum menjadi lebih peka, bukan hanya substansi bahkan strukturnya pun diharapkan meninggalkan penegakan hukum yang prosedural.

Hukum progesif merupakan suatu fikiran hukum untuk manusia. Pernyataan bahwa hukum hanyalah sebagai alat untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu, menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum sebagai alat. Sehingga keadilan substantif harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural.[4]

DAFTAR PUSTAKA

Faisal.(2014),Memahami Hukum Progresif, Yogyakarta: Thafamedia

Rahardjo, satjpto. (2009), Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bhakti

Rahardjo, satjipto. (1980), Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa

---

[1] Satjipto Rahardjo. Hukum dan masyarakat,angkasa.bandung 1980 hlm. 48

[2] Satjipto Rahardjo, ilmu hukum. PT. Citra aditya bakti.2012 hlm. 27 (cetakan VII)

[3] Satjipto Rahardjo dalam Faisal, Memahami hukum progresif.thafamedia,yogyakarta,2014 hlm.88

[4] Faisal,memahami hukum progresif, .thafamedia,yogyakarta,2014,hlm. 89

Tweet

Jangan sampai ketinggalan postingan-postingan terbaik dari Lelakon Uripku. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow Lelakon Uripku dengan mengklik tombol di bawah ini:

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh Zainimukhtar pada tanggal Sabtu, 20 Juni 2015